Menyoal Kontroversi Pasal Kontrasepsi RKUHP

Oleh : Indra Trisnajaya

(PKB Ahli Pertama Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

 

Dalam menjalankan fungsi sebagai badan yang berwenang mengatur pengendalian kependudukan, keluarga berencana di Indonesia, BKKBN sejak dulu telah mengerahkan sejumlah Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB sampai pada tingkat kelurahan atau desa. Mereka inilah yang menjadi pioner dan mata pisau keberhasilan program KB. Namun untuk menjangkau masyarakat secara langsung di lini lapangan, para Petugas KB ini tidak sendiri, mereka mempunyai kader, relawan, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mempunyai peran strategis dalam menyosialisasikan, serta mengajak masyarakat agar secara aktif menggunakan alat kontrasepsi. Selama ini mereka turut berperan sebagai mitra  Penyuluh KB dalam menekan jumlah penduduk, promosi kontrasepsi, sosialisasi penyakit menular seksual dan HIV AIDS serta program pemberdayaan masyarakat yang lain.

Namun baru-baru ini penulis sangat terkejut ketika membaca Rancangan KUHP yang mengatakan bahwa seseorang bisa dipidana jika terbukti menawarkan dan menunjukkan alat kontrasepsi. Sebagai seorang yang berprofesi sebagai Peyuluh KB, penulis tentu menganggap ini sebagai suatu hal yang menghambat program KB dan promosi kesehatan di tingkat lapangan. Ada dua pasal dalam Rancangan KUHP ini yang sangat membingungkan dan kontraproduktif dengan program KB dan promosi kesehatan. Yaitu pasal 481 dan 483.

Dalam Pasal 481 dinyatakan bahwa “setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1.

Dalam RKUHP, perbuatan yang dimaksud pada Pasal 481 itu dapat didenda kategori 1 yang maksimum sebesar Rp 10 juta.

Jika nantinya pasal ini disetujui DPR hingga menjadi Undang-undang, maka dipastikan orang yang berpotensi dipidana karena perbuatan Pasal 481 itu diantaranya adalah kader kesehatan, kader KB, tokoh masyarakat, tokoh agama terlatih, lembaga masyarakat, pihak swasta penyedia layanan, serta masyarakat umum yang berupaya mengakses dan mendapat informasi layanan kontrasepsi. Hal ini menjadi ironi, karena selama ini mereka telah berpartisipasi dalam promosi dan sosialisasi alat kontrasepsi dan menjadi mitra strategis Penyuluh KB di lapangan, tetapi terancam dipidana akibat Rancangan KUHP pasal 481. Apalagi saat ini data terakhir dari BKKBN di 2016 jumlah kader KB  di Indonesia sekitar 81.000 orang dan 569.477 kader/tokoh agama/tokoh masyarakat terlatih.

Selain itu pasal 483 Rancangan KUHP juga sangat kontroversi. Ada frasa mengenai siapa yang berhak secara terbuka mempertunjukkan alat pencegah kehamilan menimbulkan pertentangan. Di pasal ini disebutkan frasa multi-interpretasi lainnya, yakni mengenai petugas yang berwenang menyosialisasikan tentang alat kontrasepsi. Di dalamnya tertulis:

“Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 dan Pasal 482 jika perbuatan tersebut dilakukan petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular.” Dalam frasa “petugas yang berwenang” menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi, promosi dan komunikasi mengenai alat kontrasepsi hanya dimonopoli oleh petugas yang berwenang saja. Pun pasal ini menuai kritik keras (seperti yang dilansir di tirto.id) terutama dari lembaga yang perduli terhadap isu ini seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP), dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Mereka mengkritik penyertaan pasal-pasal tersebut dalam pembahasan rapat RKUHP.

Mereka menilai penggunaan unsur  “tanpa hak” memperkokoh konsep bahwa yang dapat memberikan informasi adalah petugas yang berwenang saja. Ini berarti, masyarakat sipil atau mereka yang bergerak di bidang penyuluhan kesehatan reproduksi tidak diberikan “hak” sebagaimana pengaturan Pasal 481 RKUHP. Pasal ini mereka rasa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cenderung mengakibatkan over-kriminalisasi. Padahal dalam UU no 52 tahun 2009 menjelaskan peran serta masyarakat dalam hal sosialisasi dan promosi program kependudukan.

Penyelenggaraan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana sangat memerlukan dukungan dan partisipasi peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 58 Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga bahwa setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga. Peran serta dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.   Terlihat bahwa Rancangan KUHP pasal 481 dan 483 ini ternyata bertentangan dengan UU No: 52 tahun 2009 khususnya mengenai peran serta masyarakat. ini mengindikasikan bahwa sebenarnya RKUHP ini masih memerlukan kajian dan pembahasan yang mendalam. Tidak serta merta harus dirapatkan dan disetujui. Akan ada banyak problematika di lapangan dan pertentangan antar program-program pemerintah jika memang ternyata pasal kontroversial ini lolos menjadi undang-undang.

Jika ini terjadi bisa dibayangkan nasib 81.000 kader KB yang terancam dipidana jika mereka dikategorikan sebagai pihak yang tidak berwenang. Secara psikologis ini memberikan efek kecemasan bagi para kader dan masyarakat yang aktif menyosialisasikan program KB (khususnya kontrasepsi). Selain itu kegiatan promosi penyakit menular seksual dan HIV AIDS terancam tidak berjalan karena selama ini hal tersebut melibatkan kader kesehatan, KB, masyarakat dan juga siswa sekolah pada program Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja.  Andaikata Rancangan KUHP ini benar-benar disetujui, maka dipastikan program KB dan promosi kesehatan akan terhambat. Tidak akan ada lagi kader KB, tokoh masyarakat, tokoh agama terlatih, lembaga masyarakat, pihak swasta penyedia layanan yang aktif melakukan promosi dan sosialisasi alat kontrasepsi karena takut ancaman pidana. Sehingga membuat tugas Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB semakin berat karena bekerja sendiri. Apalagi jumlah Penyuluh KB masih jauh dari kategori ideal. Saat ini rasio Penyuluh KB dengan desa binaan masih 1:7 yang seharusnya 1 Penyuluh KB membina 2 desa binaan.

Kiranya penulis berharap kepada DPR dan pemerintah agar dalam membuat Rancangan Undang-Undang agar lebih dikaji secara mendalam menyangkut efek yang ditimbulkan dari hal tersebut. Jangan sampai tujuan yang ingin dicapai dari Rancangan KUHP tersebut malah kontraproduktif dengan program-program yang ada. Para pembuat aturan seharusnya turun langsung melihat rupa-rupa problematika yang menyangkut kebijakan yang akan mereka buat. Hal ini penting agar potensi kontroversi yang ditimbulkan dari suatu kebijakan bisa diminimalisir dan tidak membuat gaduh di tingkat bawah.